Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengambil peran strategis dalam upaya penanganan perubahan iklim global melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Langkah tersebut ditempuh dengan memperkuat tata kelola kehutanan, membangun pasar karbon yang berintegritas, serta mengembangkan berbagai skema pembiayaan inovatif untuk mendukung konservasi alam.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga berupaya menjadi salah satu negara yang memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Raja Juli Antoni, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah mulai menunjukkan hasil positif dalam pengelolaan hutan. Salah satu indikatornya adalah keberhasilan menekan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara signifikan dalam satu dekade terakhir.
Jika pada 2015 luas karhutla mencapai sekitar 2,61 juta hektare, maka pada 2025 angkanya turun menjadi sekitar 359 ribu hektare. Penurunan tersebut dicapai melalui penguatan sistem pencegahan, pemantauan terpadu, pengelolaan ekosistem gambut, operasi lapangan secara berkelanjutan, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap berbagai pelanggaran di sektor kehutanan.
Selain memperkuat perlindungan kawasan hutan, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya melalui program Perhutanan Sosial. Hingga kini, lebih dari 8,3 juta hektare kawasan hutan telah diberikan akses kelola kepada masyarakat dan memberikan manfaat bagi sekitar 1,4 juta kepala keluarga.
Di saat yang sama, pengakuan terhadap hutan adat juga terus dipercepat sebagai bagian dari upaya memperkuat hak masyarakat adat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.
Dalam mendukung target Indonesia FOLU Net Sink 2030, pemerintah turut memperkuat regulasi pasar karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap perdagangan karbon di sektor kehutanan.
Raja Juli mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan dijadwalkan menerbitkan persetujuan sekaligus memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO₂e pada 6 Juli 2026.
“Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata,” katanya.
Pemerintah juga memperluas pendekatan konservasi melalui pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Gugus tugas tersebut tengah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan, mulai dari pembiayaan karbon, kredit biodiversitas, investasi restorasi ekosistem, pengembangan wisata alam berkelanjutan, hingga skema blended finance.
Berbagai instrumen tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pengelolaan 57 taman nasional di Indonesia agar memiliki sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan.
Di sisi lain, Raja Juli menilai Indonesia dan Inggris memiliki peluang besar untuk memperluas kerja sama dalam pengembangan keuangan berkelanjutan, tata kelola pasar karbon, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga inovasi pembiayaan iklim.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat perlindungan kawasan hutan, meningkatkan investasi hijau, sekaligus membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
(Tim Red)
