Pencemaran lingkungan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Masalah ini mencakup pencemaran udara, air, tanah, dan bahkan pencemaran suara. Sebagai garda terdepan dalam urusan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tanggung jawab besar dalam pengendalian dan penanggulangan pencemaran. Melalui berbagai program, kebijakan, dan koordinasi lintas sektor, DLH berperan penting menjaga kualitas lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia.
Artikel ini membahas secara lengkap peran strategis DLH dalam mengatasi pencemaran lingkungan, dilengkapi dengan data dan kebijakan terkini.
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup adalah instansi teknis di bawah pemerintah pusat dan daerah yang memiliki mandat dalam urusan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, DLH bertanggung jawab atas:
-
Penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan
-
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
-
Pengelolaan sampah dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
-
Pelestarian fungsi lingkungan hidup
-
Pelayanan administrasi di bidang perizinan lingkungan
DLH juga bertugas mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan).
2. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan di Indonesia
DLH menghadapi berbagai jenis pencemaran lingkungan yang semakin kompleks, antara lain:
a. Pencemaran Udara
Sumber utama: kendaraan bermotor, pembakaran lahan, dan industri.
-
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta mencapai level tidak sehat selama 187 hari dalam setahun.
-
DLH DKI Jakarta menerapkan uji emisi kendaraan, pengawasan cerobong pabrik, dan penanaman vegetasi sebagai solusi.
b. Pencemaran Air
Penyebab: limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian intensif.
-
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, hanya 34% sungai besar di Indonesia yang memiliki kualitas air baik.
-
DLH bekerja sama dengan pemerintah pusat melakukan revitalisasi DAS (Daerah Aliran Sungai) seperti Citarum dan Brantas.
c. Pencemaran Tanah
Sumber: limbah B3, penggunaan pestisida, penimbunan sampah ilegal.
-
DLH melakukan inventarisasi titik pencemaran dan mendorong pengelolaan limbah industri berizin.
d. Pencemaran Suara dan Cahaya
Meski belum menjadi prioritas utama, beberapa DLH kota besar telah mulai menerapkan pengawasan terhadap polusi suara dan cahaya dari area industri dan hiburan malam.
3. Kebijakan dan Regulasi Lingkungan
DLH bertindak berdasarkan sejumlah regulasi penting:
-
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
Perda Lingkungan Daerah (berbeda-beda di setiap wilayah)
DLH juga menerapkan prinsip polluter pays, di mana pencemar wajib bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, DLH memiliki wewenang dalam mengeluarkan atau mencabut izin lingkungan bagi pelaku usaha yang tidak patuh.
4. Program Strategis DLH dalam Mengatasi Pencemaran
Beberapa program unggulan yang dijalankan DLH di berbagai daerah, antara lain:
a. Program Bank Sampah
-
Mengurangi sampah rumah tangga dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
-
DLH Surabaya, misalnya, memiliki lebih dari 600 bank sampah aktif.
b. Green School Program
-
DLH bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengintegrasikan edukasi lingkungan ke kurikulum sekolah dasar dan menengah.
c. Program Langit Biru
-
Fokus pada pengendalian emisi kendaraan bermotor.
-
Diterapkan di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Medan.
d. Revitalisasi Sungai dan RTH
-
Program bersih-bersih sungai seperti Citarum Harum di Jawa Barat.
-
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mengembalikan daya dukung lingkungan.
5. Teknologi dan Inovasi dalam Pengawasan Lingkungan
DLH juga mulai mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan:
-
Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (SIPLH)
-
Penggunaan drone untuk memetakan kawasan terdampak pencemaran
-
Sensor kualitas udara terintegrasi dengan data real-time (misalnya AQMS – Air Quality Monitoring System)
Inovasi ini meningkatkan kecepatan respon terhadap pencemaran dan mempermudah pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Tantangan yang Dihadapi DLH
Meskipun memiliki peran strategis, DLH masih menghadapi sejumlah tantangan serius:
-
Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia
-
Kurangnya kesadaran masyarakat
-
Koordinasi lintas instansi yang belum optimal
-
Tingkat kepatuhan industri yang masih rendah
Contohnya, dalam audit lingkungan 2023 oleh KLHK, ditemukan bahwa lebih dari 40% industri di kawasan industri Jawa Barat belum memenuhi standar baku mutu limbah cair.
7. Kolaborasi Antar Pihak
Untuk mengatasi tantangan tersebut, DLH melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak:
-
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): dalam edukasi publik dan pengawasan sosial.
-
Akademisi: melalui riset bersama dan pengembangan teknologi pengelolaan limbah.
-
Pelaku usaha: dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ramah lingkungan.
-
Komunitas lokal: misalnya komunitas pesisir dalam pengendalian pencemaran laut.
8. DLH dan Penanggulangan Banjir Rob
DLH aktif menangani pencemaran akibat banjir rob yang mencemari air tanah dan memperburuk sanitasi.
-
Mereka membangun kolam retensi, sistem pompa air otomatis, dan menanam mangrove di wilayah pesisir.
-
Melalui kerja sama dengan BMKG dan BPBD, prediksi cuaca digunakan sebagai peringatan dini pencemaran.
9. Peran Masyarakat dalam Mendukung DLH
DLH tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat perlu terlibat dalam berbagai cara:
-
Melaporkan pencemaran melalui kanal pengaduan DLH
-
Mengikuti program daur ulang dan pengurangan sampah
-
Menghindari penggunaan plastik sekali pakai
-
Berpartisipasi dalam kegiatan bersih lingkungan
Beberapa daerah telah mengembangkan aplikasi pelaporan seperti e-Lingkungan untuk mempercepat respon terhadap pencemaran.
10. Rekomendasi dan Harapan ke Depan
Untuk meningkatkan peran DLH dalam menangani pencemaran, beberapa langkah berikut dapat diperkuat:
-
Penambahan anggaran untuk teknologi dan SDM
-
Penguatan penegakan hukum lingkungan
-
Peningkatan transparansi data dan partisipasi publik
-
Perluasan kerja sama lintas sektor dan internasional
Dengan sinergi kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, DLH dapat menjadi pilar utama menuju Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan tidak dapat diremehkan. Dari membuat kebijakan, mengawasi pelaksanaan, hingga membina masyarakat, DLH berada di garis depan perjuangan menjaga bumi. Dengan memperkuat dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, Indonesia memiliki peluang besar untuk menurunkan tingkat pencemaran dan mewujudkan pembangunan yang selaras dengan pelestarian lingkungan.
