Menu

Otomatis

Berita

Listrik di Kepulauan Tidak Stabil, Anggota DPRD Sumenep Fraksi PDIP Turun Tangan

badge-check

Doc.Foto Haji Hosnan Anggota  DPRD Fraksi PDIP Bersama Kabag Hukum Pemkab Sumenep Perbesar

Doc.Foto Haji Hosnan Anggota DPRD Fraksi PDIP Bersama Kabag Hukum Pemkab Sumenep

Sumenep, peristiwa.co // Sejumlah wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Kepulauan Sumenep sowan ke kantor PT. PLN (Persero) UP3 Madura di Pamekasan. Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat soal listrik yang sering padam, terutama di Pulau Sapudi dan Raas.

“Kami sengaja datang langsung ke PLN, biar persoalan listrik di kepulauan ini ditangani dengan serius. Soalnya listrik ini kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Hosnan Abrori, salah satu anggota DPRD asal Kepulauan, usai audiensi dengan pihak PLN.

Hosnan menjelaskan, kebutuhan daya listrik di Pulau Sapudi saat ini mencapai sekitar 2.600 KWP. Tapi kapasitas yang tersedia baru 2.200 KWP. Dari lima mesin yang ada, dua di antaranya malah rusak.

Menanggapi itu, kata Hosnan, pihak PLN menyampaikan bahwa akan ada tambahan satu unit mesin baru berkapasitas 460 KWP. Dengan tambahan ini, diharapkan pasokan listrik di Pulau Sapudi bisa kembali normal akhir bulan ini.

“Kami akan terus awasi dan dorong terus agar kebutuhan listrik masyarakat di kepulauan bisa segera terpenuhi,” tegas politisi muda dari PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, di Pulau Raas, kebutuhan listrik sekitar 662 KWP, sementara kapasitas yang tersedia mencapai 1.160 KWP. Di sana terdapat lima mesin aktif, dua di antaranya sebagai cadangan.

“Kalau dari segi kapasitas, Raas ini sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau masih ada dusun atau desa yang belum teraliri listrik, khususnya di wilayah daratan Raas, kami minta segera dilakukan koordinasi untuk pemasangan jaringan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep itu juga menyinggung soal listrik di wilayah Masalembu. Jika tidak ada kendala, listrik di sana ditargetkan bisa menyala pada tahun 2026.

“Soal PLTD-nya nanti dari SKK Migas, sedangkan jaringan listriknya dari PLN. Tapi yang jadi kendala sekarang masih soal pembebasan lahan,” ungkapnya.

Sebagai wakil dari masyarakat kepulauan, Hosnan menegaskan akan terus mengawal upaya pemerataan layanan listrik ini. Ia juga menekankan pentingnya kesetaraan layanan publik antara wilayah daratan dan kepulauan.

Pewarta: Tim/Red

Editor: Benny Hartono

Facebook Comments Box

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Pelaku Pembobolan Rumah di Situbondo Ditangkap saat Bekerja di Bali

13 Agu 2026 - 13:43 WIB

Pelaku Pembobolan Rumah di Situbondo Ditangkap saat Bekerja di Bali

Kementrian ATR/BPN Raih Penghargaan Nasional atas Kinerja Komunikasi Publik

7 Agu 2026 - 15:27 WIB

Kementrian ATR/BPN Raih Penghargaan Nasional atas Kinerja Komunikasi Publik

Dijanjikan Untung Proyek, Rp105 Juta Raib, Mobil Jaminan Hilang

7 Agu 2026 - 11:24 WIB

Dijanjikan Untung Proyek, Rp105 Juta Raib, Mobil Jaminan Hilang

Sebelum Dilaporkan Ke Polisi, Holila Alias Lela Sebelumnya Pernah Buat Pernyataan di Kantor Desa

5 Agu 2026 - 16:33 WIB

Sebelum Dilaporkan Ke Polisi, Holila Alias Lela Sebelumnya Pernah Buat Pernyataan di Kantor Desa

Dua Pendaki Gunung Piramid Belum Kembali, Pencarian Terus Diperluas

5 Agu 2026 - 11:14 WIB

Dua Pendaki Gunung Piramid Belum Kembali, Pencarian Terus Diperluas
Trending di Berita