Situbondo – Isu dugaan boikot kegiatan Agustus di lingkungan madrasah wilayah Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, menjadi perhatian masyarakat.
Informasi yang beredar menyebutkan sejumlah madrasah dikabarkan tidak mengikuti beberapa kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Di antaranya upacara 17 Agustus, gerak jalan, dan kegiatan Agustus lainnya.
Bahkan, muncul kabar bahwa ketidakikutsertaan tersebut diduga berkaitan dengan arahan dari salah satu kepala madrasah. Namun, kabar tersebut dibantah oleh pihak yang disebut terkait.
Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Madrasah Aliyah wilayah Besuki yang juga Kepala MAN 1 Situbondo, Drs. H. Sahiyanto, M.Pd., menegaskan tidak pernah mengeluarkan instruksi kepada madrasah lain untuk tidak mengikuti kegiatan Agustus.
“Itu tidak benar, Mas. Saya tidak punya hak untuk memboikot, hanya kebetulan saya tidak ikut, nggak tahu kalau yang lain,” ujar Sahi melalui pesan WhatsApp, Kamis (13/8/2026).
Sahiyanto kembali menegaskan bahwa tidak ada arahan atau ajakan kepada madrasah lain untuk memboikot kegiatan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI.
“Jadi tidak ada instruksi untuk tidak ikut, Silahkan ikut, Saya tidak punya hak, ” tegasnya.
Sementara itu, Camat Besuki, Yakup Alek Susanto, S.T. juga membantah adanya aksi boikot. Menurutnya, persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan masalah undangan dan keterlibatan sekolah Islam dalam kegiatan upacara.
“Nggak benar, Karena kemarin tersinggung saja karena nggak diundang jadi peserta upacara yang sekolah Islam. Kenapa SMA dan SMP, SD begitu?” ujar Yakup.
Yakup mengatakan persoalan tersebut sudah disampaikan kepada pihak terkait. Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Sigit dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
“Seperti yang kami dapat, sudah saya sampaikan ke Mas Sigit (Kabag Prokopim), Mas. Sepertinya sudah clear,” katanya.
Dengan adanya penjelasan dari Ketua KKM dan Camat Besuki, isu dugaan boikot kegiatan Agustus di lingkungan madrasah perlu dilihat secara utuh. Berdasarkan klarifikasi keduanya, tidak ada instruksi dari Ketua KKM untuk mengajak madrasah lain tidak mengikuti kegiatan.
Aktivis masyarakat, Efendi, meminta Forkopimda Situbondo tidak membeda-bedakan lembaga pendidikan dalam setiap kegiatan pemerintah.
“Kami meminta Forkopimda tidak membeda-bedakan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun madrasah. Semuanya memiliki kedudukan yang sama dan harus dilibatkan secara adil,” ujar Efendi.
Menurutnya, persoalan kegiatan Agustus di Besuki harus menjadi evaluasi agar komunikasi dan pelibatan sekolah maupun madrasah ke depan lebih terbuka dan tidak menimbulkan kesan diskriminasi.
Persoalan yang muncul disebut berkaitan dengan keterlibatan sekolah Islam dalam kegiatan upacara dan persoalan undangan.
Masyarakat pun diharapkan tidak langsung menyimpulkan informasi yang beredar sebelum mendapat penjelasan dari pihak terkait.
Momentum peringatan kemerdekaan diharapkan tetap menjadi kegiatan bersama yang melibatkan seluruh unsur pendidikan dan masyarakat di Kecamatan Besuki.
(Red – Tim)
Komentar ditutup.