Sumenep, peristiwa.co // Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, kembali diguncang masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite. Selama tiga hari terakhir, masyarakat di pulau tersebut harus menanggung derita akibat sulitnya memperoleh BBM. Aktivitas ekonomi lumpuh, nelayan terpaksa menghentikan melaut, dan harga kebutuhan pokok pun ikut terdampak.
Seorang aktivis Sapudi yang enggan disebutkan namanya menuding lemahnya deteksi dini aparat kepolisian, khususnya KBO Intelkam Polres Sumenep. Menurutnya, fungsi intelijen kepolisian semestinya bisa membaca potensi kelangkaan lebih awal dan mengantisipasinya, bukan justru bersikap reaktif setelah krisis meluas.
“KBO Polres Sumenep seakan lepas tangan dan hanya melempar persoalan ke bagian perekonomian polres. Padahal, intelkam mestinya bisa menjelaskan akar masalah kelangkaan BBM ini, bukan malah cuci tangan,” ujarnya, Minggu (28/9/2025).
Dampak dari kelangkaan ini sangat terasa di masyarakat. Harga pertalite di tingkat pengecer meroket dua kali lipat dari Rp10 ribu menjadi Rp20–24 ribu per liter. Kondisi ini memperparah tekanan ekonomi warga Sapudi yang sangat bergantung pada BBM untuk transportasi dan kebutuhan sehari-hari.
Aktivis itu juga menyinggung amanat Presiden Prabowo Subianto yang menekankan peran strategis Polri dalam menjaga ketahanan pangan dan energi. Menurutnya, apa yang terjadi di Sapudi justru menunjukkan lemahnya keseriusan aparat dalam menjalankan arahan presiden.
“Bagaimana bisa bicara ketahanan pangan kalau BBM saja tidak tersedia? Intelkam seharusnya di garda terdepan mendeteksi masalah seperti ini, bukan malah membiarkan rakyat sengsara,” tegasnya.
Sementara itu, KBO Intelkam Polres Sumenep, Iptu Suwandi ketika dikonfirmasi justru mengaku baru akan menyampaikan persoalan ini ke bagian perekonomian.
“Besok akan saya sampaikan untuk dikoordinasikan dengan Kabag Perekonomian atau SDM. Informasinya, distribusi BBM ke Sapudi sempat terkendala pihak ketiga. Tapi tidak apa-apa, nanti tetap saya tindaklanjuti,” ujarnya singkat.
Pernyataan ini semakin memicu kritik karena dinilai memperlihatkan sikap lamban dan kurang tanggap dari aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memantau kondisi strategis di daerah.
Penulis : Red
Editor : Red
