Sumenep, peristiwa.co // Kondisi infrastruktur jalan di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, khususnya di Pulau Ra’as, Pulau Kangean, dan Pulau Masalembu, hingga kini masih memprihatinkan. Jalan-jalan utama yang menjadi akses vital masyarakat dan merupakan jalan kabupaten tampak rusak parah, berlubang, dan sebagian bahkan nyaris tidak layak dilalui. Ironisnya, kerusakan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa perbaikan yang berarti.
Padahal, Kabupaten Sumenep telah dipimpin oleh DR. H. Ahmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH. selama 2 periode sebagai bupati. Dalam berbagai kesempatan kampanye dan forum resmi, isu pembangunan kepulauan kerap disampaikan sebagai prioritas. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Di Pulau Ra’as, sejumlah ruas jalan desa hingga jalan penghubung yang menjadi jalan kabupaten mengalami kerusakan berat. Aspal mengelupas, badan jalan penuh bebatuan, dan ketika musim hujan tiba, jalan berubah menjadi kubangan yang menyulitkan aktivitas warga. Kondisi serupa juga terjadi di Pulau Kangean dan Masalembu yang notabene merupakan wilayah terluar Kabupaten Sumenep.
“Sudah bertahun-tahun rusak seperti ini. Setiap ganti tahun, ganti janji, tapi jalannya tetap hancur,” keluh seorang warga Kangean yang enggan disebutkan namanya, Rabu (21/1/2026). Menurutnya, perhatian pemerintah daerah seolah hanya berhenti pada wacana dan janji politik.
Warga menilai, selama dua periode kepemimpinan Bupati Sumenep, tidak terlihat adanya komitmen nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar di kepulauan. Jalan sebagai urat nadi ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan justru dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan. Akibatnya, biaya transportasi meningkat, risiko kecelakaan tinggi, dan aktivitas masyarakat menjadi terhambat.
Kekecewaan warga pun semakin memuncak karena mereka merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan wilayah daratan Sumenep.
“Kami ini bagian dari Sumenep, tapi rasanya seperti bukan prioritas. Seolah-olah kepulauan hanya diingat saat musim pemilu,” ujar warga Pulau Masalembu.
Kritik keras pun diarahkan kepada Bupati Sumenep yang dinilai gagal merealisasikan janji-janji pembangunan. Sejumlah tokoh masyarakat menyebut janji tersebut tidak lebih dari retorika politik yang tidak pernah diwujudkan. Ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jalan ini dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap penderitaan masyarakat kepulauan.
Masyarakat kepulauan kini menuntut tindakan nyata, bukan lagi janji. Mereka berharap pemerintah daerah segera turun langsung ke lapangan, melihat kondisi sebenarnya, dan mengalokasikan anggaran secara adil untuk perbaikan jalan di Ra’as, Kangean, dan Masalembu. Tanpa langkah konkret, kekecewaan publik dikhawatirkan akan semakin dalam dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah terus terkikis.
Penulis : Red
Editor : Red
